Sampah dan Realita: Catatan Pengelolaan Sampah dari Bali dan Alternatif Pendampingan Sampah
Permasalahan sampah di Bali bukan cerita baru, hingga hari ini penanganan sampah masih menjadi isu yang terus berulang. Salah satu realitas paling jelas adalah kondisi buruk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana penutupan TPA ini bolak-balik mencuat akibat kelebihan kapasitas, pencemaran lingkungan, hingga tekanan dari masyarakat dan aktivis. Namun di sisi lain, ketergantungan Bali terhadap TPA Suwung masih sangat tinggi. Sampah dari rumah tangga, pariwisata, dan aktivitas ekonomi terus mengalir, sementara praktik pengurangan dan pemilahan di sumber belum berjalan konsisten. Kondisi ini berulang kali disorot dalam berbagai laporan dan pemberitaan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang masuk ke TPA Suwung masih tercampur meskipun kebijakan pemilahan telah lama dicanangkan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali, serta liputan media nasional dan lokal seperti Kompas, Mongabay Indonesia, dan Bali Tribune pada periode 2024–2025, mencatat bahwa sampah rumah tangga masih menjadi kontributor utama, disusul oleh sampah dari sektor pariwisata; hotel, restoran, dan kawasan wisata yang banyak menghasilkan plastik kemasan, sisa makanan, dan residu sekali pakai. Berbagai laporan organisasi lingkungan juga menyoroti bahwa pemilahan di tingkat desa dan permukiman sering terhenti pada tahap penyediaan fasilitas, tanpa didukung sistem pengangkutan dan pengolahan yang konsisten.
Di tingkat kebijakan, Bali sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Larangan botol plastik sekali pakai, program pemilahan sampah dari sumber, hingga dorongan pengelolaan berbasis desa adat sudah banyak dicanangkan. Namun di lapangan, jurang antara kebijakan dan praktik masih terasa lebar. Pemilahan sering kali berhenti sebagai imbauan, bukan kebiasaan. Sosialisasi dilakukan, tetapi tidak selalu disertai pendampingan yang memastikan pemahaman bersama.
Pengalaman ini juga saya rasakan secara personal di lingkungan kos tempat saya tinggal, di Banjar Gulingan Tengah, Mengwi. Sejak akhir tahun lalu, pengelola sampah dari TPS3R mulai menerapkan sistem pemilahan di kos dengan menyediakan empat kantong sampah dan dua ember untuk jenis sampah yang berbeda. Kos ini terdiri dari enam bilik: tiga diantaranya dihuni keluarga dengan anak kecil, sementara dua lainnya dihuni oleh penghuni yang relatif sering berganti.
Pada awalnya, antusiasme cukup tinggi, warga kos berusaha memilah sampah mereka. Namun seiring waktu, muncul kebingungan. Sosialisasi hanya dilakukan lewat poster, tanpa diskusi bersama atau penjelasan langsung. Akibatnya, pemilahan seringkali keliru. Beberapa kali, petugas pengangkut sampah mengoreksi isi kantong. Menurut salah satu penghuni, petugas sendiri tidak selalu konsisten, styrofoam kadang diminta masuk ke kantong khusus plastik, kadang ke anorganik. Hal serupa terjadi pada tisu, yang posisinya abu-abu antara organik, anorganik, atau pada sampah B3 (bahan berbahaya beracun) rumah tangga.
Masalah berikutnya justru paling mematahkan semangat: sampah yang sudah dipilah dengan susah payah kembali dicampur saat proses pengangkutan. Di titik ini, niat baik warga perlahan berubah menjadi kekecewaan. Pemilahan terasa sia-sia, bukan karena warga tidak mau, tetapi karena sistem di sekitarnya belum siap menopang kebiasaan baru ini.
Pengalaman kecil di kos ini mencerminkan persoalan yang lebih besar di Bali. Bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar soal menyediakan tempat sampah berbeda warna atau memasang poster edukasi. Ia membutuhkan kesepahaman, konsistensi, dan sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.
Di sinilah Get Plastic hadir dengan program kemitraan yang dirancang untuk menjawab celah ini. Get Plastic melakukan pendekatan berbasis pendampingan. Pendampingan dalam konteks pengelolaan sampah berarti tidak berhenti pada pemberian alat, teknologi, atau aturan, tetapi menemani proses perubahan itu sendiri. Pendampingan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat; warga, pengelola, hingga operator memiliki pemahaman yang sama, ruang untuk bertanya, dan kesempatan untuk belajar dari praktik sehari-hari. Dengan pendampingan, pengelolaan sampah diperlakukan sebagai proses sosial dan teknis yang berjalan bersamaan, bukan sekadar proyek sekali jalan.
Langkah awal dari pendampingan ini adalah asesmen. Asesmen dilakukan untuk membaca kondisi nyata di lapangan sebelum solusi ditentukan. Dalam proses ini, tim Get Plastic menggali informasi tentang bagaimana sampah saat ini dikelola, jenis dan volume sampah yang dihasilkan, kebiasaan masyarakat atau pekerja, serta dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku pengelolaan sampah. Asesmen juga melihat keterbatasan yang ada, baik dari sisi ruang, sumber daya manusia, maupun kesiapan organisasi.
Hasil asesmen inilah yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan sampah. Rekomendasi tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan konteks masing-masing mitra. Di dalamnya mencakup strategi pendekatan kepada warga atau pekerja, skema pemilahan dan alur pengelolaan sampah, hingga perhitungan kapasitas serta spesifikasi mesin yang benar-benar dibutuhkan. Dengan cara ini, solusi yang dirancang tidak berdiri di atas asumsi, melainkan berangkat dari realitas sehari-hari. Setelah disepakati, proses pendampingan dilakukan secara menyeluruh: mulai dari pendampingan pemilahan di tingkat masyarakat, pembentukan dan penguatan tim waste management, hingga pelatihan operator lokal untuk mengoperasikan mesin pirolisis.
Dalam proses pendampingan tersebut, tim Get Plastic juga kerap berhadapan dengan tantangan lain, khususnya saat bekerja sama dengan perusahaan. Tidak sedikit mitra yang datang dengan orientasi kuat pada efisiensi biaya dan potensi pendapatan. Pengelolaan sampah dilihat sebagai cara menekan pengeluaran atau bahkan menghasilkan energi dan keuntungan tambahan.
Pendekatan ini tidak sepenuhnya salah. Pengelolaan sampah yang baik memang berdampak pada pengurangan biaya jangka panjang, mulai dari pengangkutan, tipping fee, hingga risiko lingkungan. Lingkungan yang lebih bersih juga meningkatkan kesehatan dan kenyamanan. Namun ketika fokus terlalu berat pada angka pendapatan, aspek utama justru sering terabaikan: kesiapan sistem dan manusia yang menjalankannya.
Di titik inilah diskusi tentang waste to energy sering muncul. Teknologi ini kerap diposisikan sebagai solusi besar, seolah-olah sampah bisa langsung diubah menjadi energi dan masalah selesai. Padahal, waste to energy bukan jalan pintas dan tidak cocok untuk semua kondisi. Teknologi ini hanya masuk akal jika ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang utuh, khususnya untuk menangani sampah plastik low value yang memang sulit didaur ulang.
Dalam kerangka ini, energi dari waste to energy atau energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah sebaiknya dipahami sebagai hasil dari sistem yang berjalan baik. Tanpa pemilahan yang konsisten, tanpa upaya pengurangan sampah di sumber, dan tanpa tim pengelola yang memahami alur kerjanya, teknologi waste to energy tidak hanya gagal mencapai target, tetapi juga berpotensi menambah biaya operasional dan kompleksitas pengelolaan.
Pengelolaan sampah yang berdampak memang jarang memberi hasil instan. Namun manfaatnya nyata dan luas: lingkungan yang lebih bersih, sistem yang lebih stabil, serta biaya jangka panjang yang lebih terkendali. Bali tidak kekurangan niat baik maupun teknologi. Tantangannya adalah membangun sistem yang berpihak pada proses: pelan, kontekstual, dan melibatkan manusia di dalamnya.
Catatan sumber:
- Kompas.com, “Koster: TPA Suwung Bali Ditutup Total Mulai 23 Desember 2025”
- Bali Tribune, “Akhir 2025 TPA Suwung Tutup Permanen, Mulai 1 Agustus Tidak Terima Sampah Organik”
- Kompas.com, “TPA Suwung Bali Bakal Ditutup, Warga Badung Pilih Bakar Sampah”
- Mongabay Indonesia, “Pantai di Bali dipenuhi sampah plastik dan kayu, mengapa?”
